Memuncaknya Kemarahan AS terhadap Iran dan Suriah

Memuncaknya Kemarahan AS terhadap Iran dan Suriah

Minggu, 2012 Agustus 12 14:18
Amerika Serikat terus meningkatkan kebijakan anti-Republik Islam dengan menekan ekonomi negara itu. Setelah mengembargo perusahaan-perusahaan Eropa dan Asia yang bertransaksi dengan Tehran, kini giliran perusahaan minyak pemerintah Suriah, Sytrol, disanksi Washington karena menjalin hubungan dagang dengan Iran.
Keputusan tersebut diambil ketika Hillary Clinton, Menteri Luar Negeri AS berkunjung ke Turki dalam rangka mengintensifkan kebijakan anti-Iran dan Suriah.

Usai pertemuan dengan mitranya dari Turki Ahmet Davutoglu di Istanbul, Clinton dalam konferensi pers bersama Davutoglu mengatakan, pemberlakuan berbagai sanksi anti-Suriah bertujuan mengganggu hubungan antara Tehran, Gerakan Muqawama Islam Lebanon (Hizbullah) dan Damaskus. Hubungan yang menurut Menlu AS sebagai penyebab berlanjutnya pemerintahan Bashar al-Assad, Presiden Suriah.

Sebelumnya, Menteri Keuangan AS Timothy Geithner mengatakan, Hizbullah dimasukkan ke dalam daftar hitam organisasi-organisasi yang termasuk ke dalam sanksi anti-Suriah karena memiliki hubungan dekat dengan Iran dan negara Arab itu.

Pemberlakuan sanksi anti-Tehran oleh Washington bukan hal yang baru. Oleh karena itu, pernyataan Clinton dapat disimpulkan sebagai kekhawatiran Gedung Putih atas berlanjutnya perlawanan Iran dan Suriah terhadap tekanan yang dilancarkan oleh Amerika, Barat dan sekutu regional mereka termasuk Turki, Qatar dan Arab Saudi.
 
Peningkatan langkah-langkah anti-Iran oleh Amerika khususnya selama sebulan terakhir ini, yang berbarengan dengan krisis di Suriah bertujuan melemahkan Tehran. Langkah Washington yang memasukkan Suriah dan Hizbullah ke dalam daftar sanksi tak lebih hanya sebuah "lelucon"apabila dibandingkan dengan kebijakan makro Amerika terhadap poros Muqawama yang melawan rezim Zionis Israel. Meskipun, mungkin dari satu sisi, sikap tersebut menguntungkan Barack Obama, Presiden AS dalam persaingan pemilu presiden mendatang.

Sebenarnya, keputusan tersebut terpaksa diambil Amerika karena kekhawatiran Gedung Putih atas kegagalan semua rencana dan ambisi mereka di Timur Tengah. Kekhawatiran itu muncul akibat resistensi Iran, Suriah dan Hizbullah dalam menghadapi tekanan Amerika dan rezim Zionis.

Pada dasarnya, AS tidak ingin krisis di Suriah berakhir. Kemarahan Washington juga semakin memuncak ketika Tehran menggelar pertemuan konsultatif di tingkat internasional untuk membantu menyelesaikan krisis di Suriah. Pernyataan yang dirilis di akhir pertemuan tersebut menegaskan penyelesaian krisis Suriah harus berdasarkan standar internasional, tanpa intervensi dari pihak asing dan menghormati hak kedaulatan nasional dan teritorial negara itu.

Tak diragukan lagi, statemen itu membuat pejabat-pejabat Washington geram karena berdasarkan agenda Gedung Putih, pemerintah Damaskus harus digulingkan dengan cara apa pun.Tujuan lawatan Menlu AS ke Turki tak lain dalam rangka menjatuhkan pemerintahan Assad yang didukung rakyatnya dengan cara mendukung secara terbuka kepada teroris bersenjata di Suriah dan bekerjasama dengan sejumlah negara Arab di kawasan.

Dengan demikian, amat jelas bahwa langkah Amerika yang memasukkan Suriah dan Hizbullah ke dalam sanksi minyak Iran hanya sebuah permainan politik dan propaganda untuk mempengaruhi opini publik bahwa AS adalah sebuah kekuatan dunia yang menginginkan demokrasi dan mendukung rakyat di kawasan. Amerika seakan-akan bersikap membela rakyat Suriah padahal Washington berambisi menebarkan dominasinya di kawasan.

Sebenarnya, AS adalah sumber utama masalah di kawasan. Bukti menunjukkan bahwa Washington sebelum bulan September berupaya mengintervensi militer di Suriah dan krisis yang disulut oleh musuh-musuh Damaskus merupakan ancaman bagi keamanan regional dan internasional.

Dalam kondisi saat ini, negara-negara di kawasan diharapkan bersikap bijak dalam menghadapi krisis Suriah. Sebab, jika krisis tersebut terus berlanjut, maka instabilitas akan menjalar ke negara-negara tetangga dan pada akhirnya akan menjadi masalah bagi semua pihak. (IRIB Indonesia/RA/NA) disamping itu Washington (AFP/ANTARA) - Amerika Serikat Kamis mengecualikan Singapura dan China dari sanksi-sanksi menyangkut pembelian minyak dari Iran beberapa jam sebelum batas waktu berakhir, mengatakan negara-negara ekonomi besar bersatu dalam menekan Teheran. 

Akan tetapi, Amerika Serikat tidak memberikan pengecualian kepada importir-importir berskala kecil seperti Pakistan dan Afghanistan, yang berarti bank-bank dari negara-negara itu dapat menghadapi hukuman jika mereka melakukan transaksi-transaksi bagi minyak Iran. 

Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton memutuskan bahwa China dan Singapura telah "melakukan penurunan yang signifikan" pembelian minyak mentah mereka dari Iran, memberikan kedua negara itu pengecualian pada hari terakhir sebelum sanksi-sanksi itu diberlakukan. 

Berdasarkan satu undang-undang yang bertujuan untuk menekan Iran menyangkut program nuklirnya, AS akan melarang lembaga-lembaga keuangan membeli minyak dari Iran, yang memaksa mereka memilih antara Teheran dan negara ekonomi terbesar dunia. 

Hillary memberikan ancaman sanksi-sanksi yang keras menghentikan ekspor minyak mentah Iran dan memperkirakan akan menyebabkan negara itu kehilangan pendapatan delapan miliar dolar AS setiap triwulan. 

"Tindakan-tindakan kumulatif internasional itu adalah satu demonstrasi jelas terhadap pemerintah Iran yang terus melanggar kewajiban-kewajiban nuklir internasional dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar," katanya dalam satu pernyataan. 

Banyak negara sebelumnya menyatakan cemas pada undang-undang AS itu. China dan India termasuk di antara negara-negara yang berbicara keras, semula memprotes bahwa negara mereka yang sangat membutuhkan energi seharusnya tidak mempedulikan undang-undang domestik AS itu. 

Tetapi para pejabat AS menyombongkan diri bahwa negara-negara yang memiliki hubungan sangat berbeda denga AS-- dari sekutu dekat Jepang sampai kadang-kadang sebagai pesaing yaitu China-- semuanya memutuskan pada akhirnya bahwa jalan terbaik adalah menghentikan impor minyak dari Iran. 

Hillary mengecualikan negara-negara anggota Uni Eropa dan Jepang Maret dan pada 11 Juni pada India, Malaysia. Afrika Selatan, Korea Selatan, Sri Lanka, Turki dan Taiwan. Pengecualian-pengecualian itu adalah untuk periode 180 hari yang dapat diperpanjang. 

AS melakukan perundingan yang luas dengan China dan Singapura sementara batas waktu akan segera berakhir. Seorang pejabat AS memuji pernyataan China belum lama ini bahwa impor minyaknya dari Iran turun 25 persen antara Januari dan Mei dari setahun sebelumnya dan pengurangan akan diberlakukan lagi tahun ini. 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Ileana Ros-Lehtinen dari partai Republik yang menjadi ketua Komite Hubungan Luar Negeri Kongres, mengecam pemerintah Demokrat, dengan mengatakan China tetap pembeli terbesar minyak Iran. 

Singapura mengatakan pihaknya secara praktis tidak mengimpor minyak Iran pada Mei. 

Israel dan sejumlah pejabat Barat khawatir Iran sedang berusaha membuat senjata nuklir. PM Israel Benjamin Netanyahu tidak mengesampingkan satu serangan militer, yang membuat pemerintah Presiden Barack Obama mengusahakan tekanan ekonomi terhadap Iran untuk mencegah perang. 

Pemerintah Iran telah melakukan perundingan yang berlarut-larut dengan sejumlah negara dan menegaskan bahwa program nuklirnya hanya untuk tujuan damai.(rr)